Posts Tagged negara

Work from Home dan lainnya

Oil-Painting-4-Karen-Working-in-the-Boat

Karen working in the boat, oil on cancas, karya Rob Pointon, diakses melalui http://www.robpointon.co.uk

Saya tidak habis pikir kalau pandemi sejenis corona bisa menghentikan segala kegiatan sosial-ekonomi. Termasuk saya yang bekerja di sektor publik. Sejak diumumkan kali pertama oleh Presiden adanya klaster penyebaran corona di Indonesia. Kebijakan bekerja di rumah (Work from Home/ WFH) dimulai. Jumlah pekerja di kantor dibatasi. Utamanya hanya untuk jenis pekerjaan yang mutlak berhadapan dengan orang secara langsung. Misal dalam kegiatan pengawasan di Bandara, Pelabuhan atau menyusun kontrak pengadaan dengan perusahaan.

Di kantor, dari pukul 7.30 sampai dengan 17.00, mungkin hanya 60% jam  yang saya pergunakan untuk mencurahkan diri dalam kerja produktif. Sisanya dipakai untuk makan, berbincang, berkoordinasi atau melihat gawai demi info terkini di feed instagram. Ketika kebijakan WFH dimulai, maka ada lebih banyak waktu luang dibanding waktu produktif.

Sisi positifnya adalah kita tidak perlu pura-pura sibuk di depan kubikal saat pekerjaan kita usai demi terlihat produktif. Kondisi yang hemat saya banyak terjadi di sektor publik. Mungkin karena rekrutmen tidak sesuai analisis beban kerja, pendidikan pekerja yang tidak sesuai bidang pekerjaan sehingga hanya melakukan bussiness as usual atau memang tidak ada pekerjaan di sana namun ilmu manajemen mengharuskan adanya struktur itu. Agar lebih modern. Sesuai dengan semangat zaman.

Masalah-masalah seperti itu mulai terkuak ketika kebijakan WFH sudah berjalan hampir 3 bulan. Kalau boleh jujur, atasan langsung seharusnya bisa mengidentifikasikan: Pertama, posisi mana yang sebenarnya benar-benar harus ada dan hanya sekedarnya harus ada; Kedua, pekerjaan mana yang sebenarnya bisa diselesaikan jarak jauh melalui teknologi teleconference sehingga tidak lagi menghabiskan uang anggaran untuk perjalan dinas. Ketiga, siapa saja yang benar-benar bekerja dan siapa yang yang hanya sekedar ada seolah-olah bekerja.

Kalau Pejabat Pengelola Kepegawaian semua Kementerian dan Lembaga dapat memetakan masalah ini dan ‘membereskan’ pekerja yang tidak produktif atau tidak sesuai dengan jenis pekerjaannya maka akan ada lebih banyak anggaran negara yang dihemat. Pekerjaan akan menjadi menyenangkan.  Orang bekerja sesuai ilmunya masing-masing dan waktu yang dialokasikan untuk bekerja begitu padat sehingga pekerja tidak memiliki waktu untuk mempercayai teori bumi datar yang disebar di laman facebook.

Adanya implementasi Activity Based Working (ABW) juga menjadi menarik. Ketika proses bisnis klerikal bisa dipangkas dengan office automation dan arsip telah digitalisasi dan disimpan dalam cloud maka pekerja di sektor publik hanya membutuhkan sedikit ruang untuk bekerja. Di dalam konsep ABW ruangan pekerja dibagi mejadi beberapa klaster sesuai jenis pekerjaanya. Misalnya klaster itu dibagi menjadi ruang yang digunakan untuk pekerjaan kognitif kompleks, pekerjaan adminsitrasi sederhana, pekerjaan insidental, dan pertemuan formal maupun informal. Jadi jangan samakan ABW dengan open space. Istilah kedua hanyalah satu bagian dari konsep ABW. Harapannya pekerja dapat memilih klaster mana yang cocok digunakan untuk jenis pekerjaannya hari itu.

Tentu harus ada aturan umum yang harus membudaya agar pekerjaan di lokasi seperti itu tidak berubah menjadi kegaduhan. Bisa jadi orang-orang berebut klaster fokus karena masing-masing mengklaim memiliki pekerjaan yang memerlukan pekerjaan dengan konsentrasi tinggi. Atau kegaduhan yang timbul saat orang lebih banyak berbicara ngalor ngidul di klaster terbuka yang seharusnya digunakan untuk membahas konsep dan gagasan. Maka, memastikan hanya orang-orang yang bekerja saja ada pada ruangan itu menjadi wajib sebelum ABW di implementasikan. Kalau tidak bisa dibayangkan apa jadinya ketika kerumunan PNS penganggur berkumpul dalam satu lokasi.

Di tengah semangat perubahan ini, sebagian orang percaya bahwa tidak semua pekerjaan di sektor publik dapat dilakukan secara otomatis menggunakan teknologi informasi. Seperti yang saya jelaskan di awal tulisan. Saya percaya untuk saat ini pemikiran seperti itu benar adanya. Namun, saat para ahli telah menciptakan teknologi untuk mengatasinya maka kita harus bersiap-siap mematahkan argumen itu. Misal pengawasan di bandara udara atas lalu lintas barang yang masuk ke dalam wilayah pabean. Secara manual petugas akan memisahkan penumpang berdasarkan tingkat risiko. Ada yang diarahkan ke jalur hijau dan jalur merah. Di jalur merah petugas akan memeriksa dengan detil barang bawaan penumpang. Memeriksa barang kali ada barang bawaan yang melebihi ketentuan atau melanggar undang-undang. Sekarang bagaimana kalau teknologi X-Ray dipercanggih sehingga citraan yang timbul benar seperti citra mata. Bisa melihat detil sampai ke dalam bingkisan yang ditutup rapat berlapis-lapis. Atau pemerikaan dilakukan oleh robot yang tidak terpengaruh keputusan subjektif ketika berhadapan dengan penumpang. Maka pekerja di bidang pengawasan saat itu bisa turut melaksanakan WFH sambil memeriksa gawai memastikan sistem pengawasan di bandara bekerja sesuai algoritma undang-undang.

Apapun konsep itu, WFH, WFO, ABW dan lain sebagainya harus benar-benar diimplementasikan saat prakondisi sarana dan prasarana mendukung untuk itu. Sehingga konsep-konsep berbahasa asing itu tidak hanya menjadi keren untuk diunggah di instagram kementerian namun benar-benar memiliki dampak nyata bagi pekerja sektor publik  maupun dari segi efesiensi anggaran. Tentu rakyat tidak mau uang pajak yang dititipkannya dengan paksa kepada pemerintah dipergunakan hanya untuk gimmick belaka. Dan, yang sebenarnya harus ditakuti oleh pekerja sektor publik bukanlah mereka akan kehilangan pekerjaan saat otomatisasi terjadi, tapi pekerjaan mereka benar-benar kehilangan relevansinya.

Ferry Fadillah. Jakarta, Juni 2020.

, , , ,

Leave a comment

Refleksi Budaya Birokrat

Aku memberi kesaksian,

bahwa di dalam peradaban pejabat dan pegawai

Filsafat mati

dan penghayatan kenyataan dikekang

diganti dengan bimbingan dan pedoman resmi.

Kepatuhan diutamakan,

kesangsian dianggap durhaka.

Dan pertanyaan-pertanyaan

dianggap pembangkangan.

Pembodohan bangsa akan terjadi

karena nalar dicurigai dan diawasi.

 (W.S. Rendra dalam Kesaksian Tentang Mastodon-Mastodon. Jakarta, November 1973)

             Apakah yang melatarbelakangi sang “Burung Merak”, W.S. Rendra menulis puisi di atas pada tahun 1973? Apakah pada saat  itu peradaban pejabat dan pegawai, kemudian saya generalisasi sebagai birokrat, di negeri ini sedang dalam titik kritis : menuju kematian filsafat ? Apakah pada saat ini peradaban para birokrat sudah lebih baik atau malah menuju titik kehancuran?

 Refleksi Budaya Birokrat

            Pertanyaan-pertanyaan di atas selalu berputar di dalam otak saya. Apalagi, secara nyata-nyata, saya adalah bagian dari birokrasi itu sendiri.

            Sebagai birokrat, saya tidak asing mendengar eselonisasi, strukturisasi, hierarki, petunjuk pelaksanaan dan istilah formal lainnya. Dari semua istilah itu dapat dibayangkan bahwa kebudayaan/peradaban birokrat bersifat kaku, instruksi top-bottom, loyalitas dinomor satukan dan struktur adalah segala-galanya.

            Seorang Pejabat Eselon II, misalnya, memiliki beberapa bawahan Eselon III, Eselon IV dan Pelaksana. Apabila institusi birokrasi itu menganut sistem semi militer, apa yang dikatakan Pejabat Eselon II harus dilaksanakan oleh Pejabat dan Pelaksana di bawahnya. Tanpa kritik bahkan cela. Maka tidak jarang kita melihat tingkah laku para Pejabat yang menyebalkan orang awam dan merepotkan anak buahnya. Akhirnya, mereka hanya bisa curhat sesama pelaksana atau pejabat selevel tanpa berani mengritik pejabat dengan level di atasnya.

            Membaca kembali puisi W.S. Rendra di atas, kita tahu bahwa birokrat diprioritaskan sebagai orang-orang yang patuh. Misalnya, diadakan Pelatihan Kesamaptaan. Di sana birokrat ditempa dan didoktrin arti pentingnya korsa dan loyalitas. Bagaimana mematuhi perintah dengan cepat dan tepat, bagaimana menunjukan sifat hormat di depan atasan dan bagaimana merasakan penderitaan secara kolektif adalah makanan keseharian Diklat Kesamaptaan. Hasilnya? Birokrat-birokrat yang patuh, tunduk dan enggan untuk berinovasi. Karena, bisa jadi, inovasi, kesangsian, pertanyaan-pertanyaan menandakan pembangkangan.

            Jawaban untuk pembangkangan, seperti yang saya ketahui, adalah ancaman mutasi ke daerah antah berantah, dipindahkan ke bagian lain yang tidak sesuai dengan kompetensinya dan sanksi sosial berupa bullying. Sehingga tidak heran, para pelaksana di tingkat struktur paling rendah hanya bisa sabar dan berdoa ketika mengalami kesewenang-wenangan.

Memulai Titik Perubahan

            Semua kebobrokan itu bermula ketika birokrat berhenti menghidupkan filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia yang terdiri dari kata philia (persahabatan, cinta) dan sophia (kebijaksanaan). Sehingga, secara harafiah filsafat bermakna orang yang mencintai kebijaksanaan.

            Filsafat menekankan kepada cara berpikir kritis, menimbang-nimbang segala sesuatu; benar atau salah, melihat segala permasalahan dari perspektif yang lebih luas, meninggalkan taklid (tunduk buta) terhadap sebuah doktrin, ideologi bahkan agama. Jadi apa yang diharapkan dari hidupnya filsafat dalam kebudayaan birokrasi adalah munculnya birokrat-birokrat yang berjuang di jalan kebenaran, bukan birokrat-birokrat yang membela atasannya, seperti anjing membela tuannya.

            Konsekuensinya, institusi birokrasi harus berani menerima apabila ada salah satu anggotanya melaporkan kebobrokan institusinya kepada media masa ataupun Institusi Pengawasan (KPK, Inspektorat Jenderal dll). Institusi birokrasi harus berlapang dada terhadap itu semua dan berhenti saling melempar tanggung jawab. Berkontemplasi atas segala kesalahan dan mulai melakukan revolusi birokrasi secara radikal.

              Dimulai dari diri kita sendiri yang menghidupkan kembali filsafat di institusi masing-masing, saya kira birokrat-birokrat yang berfilsafat akan mengembalikan coreng muka negeri ini yang sudah kacau di mata media, nasional maupun internasional. Semoga.

Ferry Fadillah. Badung, 24 September 2013.

, , , , , , , ,

Leave a comment

Kami Mohon Pendidikan

Saat duduk di meja komputer dengan tumpukan kertas di sebelah kanan dan kiri, Saya melayangkan lamunan ke awal-awal masa pendidikan. Ketika buku, diskusi dan semua yang berbau ilmu pengetahuan begitu dekat dengan urat nadi. Cita-cita, harapan, impian begitu kuat menarik otot untuk terus berusaha dan belajar.

Kini realita berbicara lain, ketika cita-cita harus duduk manis di bawah kuasa raison d’etre  yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, namun dapat digambarkan oleh kondisi tragis manusia Indonesia pada umumnya : terbentur masalah ekonomi. Cita-cita harus dinegoisasi ulang dengan pertimbangan finansial. Jika saya menjadi ini untungkah ? Jika saya menjadi itu rugikah ? Pada saat itu profesi yang memberikan keuntungan lebih menjadi cita-cita itu. Cita-cita yang dipaksakan, yang ada setelah diri kita dicemari pikiran jahat ekonomi-modern.

***

Tiba-tiba suara keras terdengar dari tumpukan dokumen yang tejatuh keras ke lantai. Saya terbangun, saya sadar, ada banyak tugas di depan saya. Cita-cita ? Ada yang lebih besar dari pada itu semua, loyalitas terhadap Negara ? Karena Negara telah memberi kita wadah untuk hidup, memberi kita secerca harapan untuk meneruskan perjuangan, memberi kita modal untuk mensejahterakan diri sendiri dan keluarga bahkan lingkungan sekitar. Lantas, tegakah kita terlarut dalam lamunan masa lalu, dan menyiksa Negara kita sendiri dengan menelantarkan tugas-tugas yang seharusnya kita pikul dengan riang gembira. Saya tidak sampai hati melakukan itu.

Namun ada satu permintaan saya kepada Negara. Saya, mungkin bisa dikatakan buruh Negara, pegawai sekecil-kecilnya di sebuah institusi, berada pada urutan terbawah dalam struktur organisasi namun perasaan menggebu akan pendidikan yang berlanjut terus menghantui pikiran saya. Saya tidak ingin menjadi buruh selamanya, saya ingin nanti berdiri tegak sejahtera dengan beberapa anak buah di bawah saya. Saya ingin hidup tenang dengan keberlimpahan. Secara matematis, itu mustahil ! Tapi tidak masalah, kembali ke permintaan awal, saya meminta pendidikan yang layak bagi kami sehingga kami dapat beranjak dari gelapnya pola pikir ke terangnya pola pikir.

Pendidikan yang bukan semata dicari untuk kepentingan kepangkatan atau jabatan tertentu, tetapi pendidikan yang kita dalami berdasarkan passion kita sendiri, yang menghaluskan budi pekerti kita agar menjadi aparat yang lebih professional dan bertanggung jawab.

Saya cinta pengetahuan wahai ibu pertiwi, maka bantu kami anak-anak mu ini untuk mencapai semua itu. Sebuah pendidikan humanis, bukan pendidikan yang dipaksakan kepada kami agar kami menjadi pekerja selamanya. Pendidikan yang membuka wawasan kami akan kompleksnya masalah kehidupan. Pendidikan yang nantinya menciptakan ribuan buruh Negara ‘baru’ yang lebih bersemangat, professional sesuai tugas mereka masing-masing.

Dari pendidikan ini lah budaya kerja kita berubah.

Dari budaya kerja itulah, kemajuan Negara kita raih.

Mungkin ibu pertiwi bertanya, Jika semua buruh menjadi atasan lalu siapa yang akan bekerja di lini terdepan ? Tidak masalah ibu, menjadi buruh atau pekerja di lini terdepan tidaklah menjadi masalah, yang terpenting saat ini otak kita terisi oleh asupan gizi pendidikan. Minimal kita menjadi manusia yang ditinggikan derajatnya oleh pendidikan, Yang dapat berjalan dan bekerja anggun dengan semangat ilmu pengetahuan.

Ferry Fadillah
Bali, 9 Mei 2012

, , ,

4 Comments